APARATUR NEGARA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Dewasa ini perekonomian dunia tengah melambat, namun Indonesia masih sanggup mencatat pertumbuhan ekonomi 6,3 persen. Pertumbuhan ini dinilai sebagian kalangan bukanlah prestasi menggembirakan. Pasalnya, dengan segenap potensi yang ada, Indonesia seharusnya mampu mencatat pertumbuhan lebih tinggi. Pertanyaannya adalah mengapa Indonesia tidak bisa maksimal? Salah satunya adalah faktor kualitas aparatur negara. Aparatur negara sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan negara mempunyai peran sentral dan strategis terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah aparatur kita saat ini mencapai 4 juta orang, sementara jumlah penduduk berkisar 235 juta jiwa. Dengan kuantitas begitu besar seharusnya kontribusi mereka bisa lebih optimal. Sayangnya, aspek kuantitas tersebut tidak diimbangi dengan aspek kualitas. Tak heran jika keberadaannya justru dianggap sebagai beban ketimbang aset penting. Pemerintah pun telah menetapkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) selama dua tahun terakhir untuk mengurangi beban anggaran.

Biaya belanja pegawai pemerintah tahun 2013 tercatat Rp 241,12 triliun atau 14,54 persen dari total belanja negara yang mencapai Rp 1.657,9 triliun. Akibat gemuknya belanja pegawai, belanja modal di tahun depan jadi minim, sekitar Rp 193,8 triliun. Padahal, belanja modal merupakan satu diantara faktor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen yang ditargetkan pemerintah. Sorotan terhadap kinerja aparatur negara terus menguat pasca reformasi. Berbagai kritikan muncul serta cenderung memposisikan mereka sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi.

Laporan World Economic Forum (WEF) menyebutkan, posisi daya saing ekonomi Indonesia turun empat tingkat dari posisi 46 pada 2011 menjadi di posisi 50 pada 2012. Data tersebut menunjukkan Indonesia saat ini berada dibawah beberapa negara sekawasan, seperti Malaysia yang menempati posisi 25, Brunei diposisi 28, China diposisi 29, dan Thailand diposisi 38. Laporan WEF juga memperlihatkan penyebab penurunan peringkat Indonesia karena permasalahan birokrasi yang tidak menguntungkan untuk sektor bisnis.

Kinerja aparatur negara yang tidak profesional membuat biaya birokrasi membengkak. Hal itu membuat animo investor asing yang ingin menanamkan modalnya tertahan. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi tahun 2011 senilai Rp 251,3 triliun. Sementara target tahun 2012 senilai Rp 290 triliun, realisasi Januari-September sudah Rp 229,9 triliun atau 81 persen. Padahal, dua lembaga pemeringkat internasional, Moodys dan Fitch Rating telah memberi peringkat investment grade kepada Indonesia. Artinya, realisasi investasi seharusnya bisa lebih besar.

Motivasi investor dalam melakukan kegiatan penanaman modal sangat ditentukan oleh enam faktor, yaitu kondisi politk dan keamanan stabil, tata kelola pemerintahan, dan sistem pencegahan korupsi, legal framework dan rule of law, pangsa pasar, dan prospek pertumbuhan ekonomi, upah tenaga kerja yang sebanding dengan tingkat produktivitas, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Tak hanya berimbas ke investasi, kinerja ekspor juga terpengaruh. Pembengkakan biaya produksi sebagai akibat kinerja aparatur yang tidak profesional membuat produk dalam negeri sulit bersaing. Akibatnya, arus barang impor menjadi begitu deras sehingga cadangan devisa pun terkuras.

Surplus perdagangan kumulatif Januari-September tercatat 1,03 miliar dollar AS. Masih ada waktu tiga bulan lagi untuk menambah surplus tersebut. Badan Pusat Statistik memproyeksikan hingga akhir tahun nanti total surplus bisa menembus 2,5 juta dollar AS. Kalaupun tercapai, surplus tahun ini turun drastis dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun 2011, Indonesia meraih surplus 26,32 miliar dollar AS. Capaian surplus tahun ini diperkirakan berada diposisi terendah selama lima tahun terakhir.

Rendahnya surplus karena menurunnya kinerja ekspor dan naiknya aktivitas impor. Ekspor kumulatif Januari-September sebesar 143 miliar dollar AS atau turun 6,06 persen dibandingkan dengan periode sama tahun 2011. Impor kumulatif Januari-September tercatat 141,97 miliar dollar AS atau naik 9,18 persen.

SINOPSIS BUKU MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SEDARMAYANTI)

Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil)Judul Buku: Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil)

Pengarang: Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU

Buku ini membahas secara komprehensif tentang permasalahan manajemen sumber daya manusia dalam lingkup perusahaan, organisasi, serta lingkungan birokrasi. Penulis buku ini yang memang sangat berkompeten dalam bidang manajemen sumber daya manusia menegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan titik sentral untuk mencapai keunggulan daya saing individu, organisasi, perusahaan dan bahkan bangsa di pentas global, dengan terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, komitmen, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai karya yang kreatif dan inovatif.

Dalam buku ini juga terdapat pembahasan khusus mengenai Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kompetensi dan pofesionalitas para aparatur negara. Selain itu juga, terdapat pembahasan mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna.

PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR

Aparatur negara adalah unsur penting dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam sistem manajemen nasional (Sismennas), aparatur negara menempati posisi Tata Laksana Pemerintahan (TLP). TLP dan Tata Administrasi Negara (TAN) merupakan Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) yang merupakan bagian penting di dalam menerima masukan dari infrastruktur (Tata Politik Nasional, TPN) dan substruktur (Tata Kehidupan Masyarakat, TKM) kemudian mengolah produk kebijakan (peraturan perundangan) sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan (Pokja Sismennas, 2010).

Dalam posisi tersebut di atas, maka aparatur negara juga menjalankan peran politik pemerintahan.  Produk peraturan perundangan yang dihasilkan dalam TPKB adalah Politik Strategi Nasional (Polstranas).  Lebih jauh, sesuai dengan UU 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, aparatur negara dalam menjalankan fungsi kepemerintahan antara lain pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan, juga berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.  Peran politik tersebut tentu saja harus mono loyal, yakni kepada tercapainya tujuan negara.  Dengan kata lain aparatur negara menjalankan peran politik kesejahteraan.

Hasil peringkat e-Government Readiness (EGR) yang dilakukan oleh PBB menempatkan Indonesia (rank 106) di bawah negara-negara Asia Tenggara (rank kurang dari 100).  EGR ditentukan oleh Web Measure, Index Infrastructure, dan Human Capital Index.   EGR mencerminkan indikator kesiapan pemerintah terhadap perkembangan perekonomian, teknologi informasi and budaya global (e-Government Survey, 2008).  Pada tahun 2008, Indonesia menempati posisi ketujuh di bawah Brunei Darussalam dan Vietnam.  Peringkat EGR  Indonesia cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2004 Indonesia berada pada posisi ke 85, tahun 2005 menjadi 96, kemudian tahun 2008 turun menjadi 106.

Secara umum kualitas SDM aparatur memang belum memuaskan. Menurut RPJMN (2010-2014), garis besar permasalahannya berasal dari

  1. Terjadi tumpang tindih kewenangan dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi;
  2. Proses bisnis dalam birokrasi belum efisien dan belum akuntabel, tanpa dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  3. Banyak otoritas dalam pemerintahan yang mengurusi bidang kepegawaian;
  4. Bbelum mantapnya pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
  5. Ukuran akuntabilitas kinerja yang belum jelas

Upaya meningkatkan kualitas SDM aparatur dapat menggunakan konsep new public management (NPM).  Dalam NPM, pengenalan terhadap manajemen bisnis swasta (enterprising the government) sangat perlu agar organisasi pemerintahan menjadi efektif dan berorientasi kepada layanan konsumen. Pendekatan ini diyakini sangat kondusif bagi berkembangnya investasi.  Menurut Moore (1996), pendekatan NPM (Tabel 1) memiliki karakteristik: (a) profesional dan akuntabel; (b) ukuran kinerja berciri kuantitatif; (c) terjadi mekanisme pengendalian pada input, proses dan output; (d) kompetisi; dan (e) disiplin menuju efisien. Menurut Grindle (2001), faktor kepemimpinan sangat penting dalam perubahan institusional di dalam suatu organisasi. Pemimpin mutlak memiliki komitmen dan visi  yang jelas (Yudhoyono, 2007; Effendi, 2005), menguasai permasalahan dan mengomunikasikan perubahan.

Sudah banyak bukti perbaikan (organisasi) layanan dan perubahan perilaku di lembaga pemerintahan. Enterprising the government diwujudkan dengan layanan terintegrasi, misalnya pelayanan perizinan terpadu.  Layanan di kelurahan atau kecamatan mulai menerapkan customer service center, pemanfaatan e-government juga sudah diterapkan dengan kedalaman yang beragam, mulai dari perihal informasi prosedur hingga layanan interaktif.

Konsepsi atau pendekatan NPM sesungguhnya sejalan dengan program reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah menyangkut kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur.  Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar menjadi profesional dalam mengemban tugas penyelenggaraan negara, khususnya mengantisipasi pesatnya kemajuan iptek, teknologi informasi dan komunikasi dan perubahan lingkungan strategis. Melalui reformasi birokrasi akan lahir aparatur pemerintah yang berintegritas dan berproduktivitas tinggi  disertai tanggungjawab melaksanakan pelayanan yang prima, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel. Sesuai PURB (2008), proses implementasi reformasi birokrasi adalah (i) membangun kepercayaan masyarakat, (ii) membangun komitmen dan partisipasi dan (iii) mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja dan (iv) memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan terjadinya perubahan.