PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR

Aparatur negara adalah unsur penting dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam sistem manajemen nasional (Sismennas), aparatur negara menempati posisi Tata Laksana Pemerintahan (TLP). TLP dan Tata Administrasi Negara (TAN) merupakan Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) yang merupakan bagian penting di dalam menerima masukan dari infrastruktur (Tata Politik Nasional, TPN) dan substruktur (Tata Kehidupan Masyarakat, TKM) kemudian mengolah produk kebijakan (peraturan perundangan) sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan (Pokja Sismennas, 2010).

Dalam posisi tersebut di atas, maka aparatur negara juga menjalankan peran politik pemerintahan.  Produk peraturan perundangan yang dihasilkan dalam TPKB adalah Politik Strategi Nasional (Polstranas).  Lebih jauh, sesuai dengan UU 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, aparatur negara dalam menjalankan fungsi kepemerintahan antara lain pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan, juga berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.  Peran politik tersebut tentu saja harus mono loyal, yakni kepada tercapainya tujuan negara.  Dengan kata lain aparatur negara menjalankan peran politik kesejahteraan.

Hasil peringkat e-Government Readiness (EGR) yang dilakukan oleh PBB menempatkan Indonesia (rank 106) di bawah negara-negara Asia Tenggara (rank kurang dari 100).  EGR ditentukan oleh Web Measure, Index Infrastructure, dan Human Capital Index.   EGR mencerminkan indikator kesiapan pemerintah terhadap perkembangan perekonomian, teknologi informasi and budaya global (e-Government Survey, 2008).  Pada tahun 2008, Indonesia menempati posisi ketujuh di bawah Brunei Darussalam dan Vietnam.  Peringkat EGR  Indonesia cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2004 Indonesia berada pada posisi ke 85, tahun 2005 menjadi 96, kemudian tahun 2008 turun menjadi 106.

Secara umum kualitas SDM aparatur memang belum memuaskan. Menurut RPJMN (2010-2014), garis besar permasalahannya berasal dari

  1. Terjadi tumpang tindih kewenangan dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi;
  2. Proses bisnis dalam birokrasi belum efisien dan belum akuntabel, tanpa dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  3. Banyak otoritas dalam pemerintahan yang mengurusi bidang kepegawaian;
  4. Bbelum mantapnya pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
  5. Ukuran akuntabilitas kinerja yang belum jelas

Upaya meningkatkan kualitas SDM aparatur dapat menggunakan konsep new public management (NPM).  Dalam NPM, pengenalan terhadap manajemen bisnis swasta (enterprising the government) sangat perlu agar organisasi pemerintahan menjadi efektif dan berorientasi kepada layanan konsumen. Pendekatan ini diyakini sangat kondusif bagi berkembangnya investasi.  Menurut Moore (1996), pendekatan NPM (Tabel 1) memiliki karakteristik: (a) profesional dan akuntabel; (b) ukuran kinerja berciri kuantitatif; (c) terjadi mekanisme pengendalian pada input, proses dan output; (d) kompetisi; dan (e) disiplin menuju efisien. Menurut Grindle (2001), faktor kepemimpinan sangat penting dalam perubahan institusional di dalam suatu organisasi. Pemimpin mutlak memiliki komitmen dan visi  yang jelas (Yudhoyono, 2007; Effendi, 2005), menguasai permasalahan dan mengomunikasikan perubahan.

Sudah banyak bukti perbaikan (organisasi) layanan dan perubahan perilaku di lembaga pemerintahan. Enterprising the government diwujudkan dengan layanan terintegrasi, misalnya pelayanan perizinan terpadu.  Layanan di kelurahan atau kecamatan mulai menerapkan customer service center, pemanfaatan e-government juga sudah diterapkan dengan kedalaman yang beragam, mulai dari perihal informasi prosedur hingga layanan interaktif.

Konsepsi atau pendekatan NPM sesungguhnya sejalan dengan program reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah menyangkut kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur.  Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar menjadi profesional dalam mengemban tugas penyelenggaraan negara, khususnya mengantisipasi pesatnya kemajuan iptek, teknologi informasi dan komunikasi dan perubahan lingkungan strategis. Melalui reformasi birokrasi akan lahir aparatur pemerintah yang berintegritas dan berproduktivitas tinggi  disertai tanggungjawab melaksanakan pelayanan yang prima, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel. Sesuai PURB (2008), proses implementasi reformasi birokrasi adalah (i) membangun kepercayaan masyarakat, (ii) membangun komitmen dan partisipasi dan (iii) mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja dan (iv) memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan terjadinya perubahan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s